Pensiun PNS


Dasar Hukum :
  • Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  • Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  • Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 jo PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS;
  • Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;
  • Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  • Keputusan Kepala BKN No. 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  • Keputusan Kepala BKN No. 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  • Peraturan Kepala BKN No. 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  • Peraturan Kepala BKN No. 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Regional X, XI dan XII BKN.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :
  • Usul masuk diterima dan diagendakan Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun;
  • Seksi Verifikasi Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun mendistribusikan ke Seksi Pensiun PNS Instansi Kab/Kota dan Seksi Pensiun PNS Instansi Vertikal/Provinsi;
  • Analis Kepegawaian / Pemroses Mutasi Kepegawaian memeriksa berkas usul dan membuat konsep SK serta melakukan penomoran;
  • Proses SAPK, entry data, cetak SK dan ditempel foto;
  • SK Pensiun ditandatangani oleh Kepala Seksi / Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun;
  • SK diserahkan ke Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun untuk dibuat pengantar keluar dan diserahkan/dikirim kepada BKD/penghubung sedangkan berkas pertinggal disimpan ke dalam takah pensiun;
  • Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun membuatkan dan mengirimkan surat kepada instansi pengusul untuk melengkapi berkas bagi berkas usul yang tidak lengkap (BTL).

Persyaratan Pensiun BUP :
  1. Surat Pengantar dari BKD (Instansi Daerah) / Kanwil (Instansi Pusat);
  2. Foto copy sah SK CPNS;
  3. Foto copy sah SK PNS;
  4. Foto copy sah SK KP terakhir;
  5. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat;
  6. SKP 1 tahun terakhir;
  7. Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP);
  8. Daftar Susunan Keluarga;
  9. Foto copy Sah Surat Nikah;
  10. Foto copy Sah Karis/Karsu;
  11. Foto copy Sah Akte Anak;
  12. Foto terbaru 4x6 sebanyak 7 lembar.

Persyaratan Pensiun Janda/Duda :
  1. Surat Pengantar dari BKD (Instansi Daerah) / Kanwil (Instansi Pusat);
  2. Surat Kematian;
  3. Foto copy sah SK CPNS;
  4. Foto copy sah SK PNS;
  5. Foto copy sah SK KP terakhir;
  6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat;
  7. SKP 1 tahun terakhir;
  8. Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP);
  9. Daftar Susunan Keluarga;
  10. Foto copy Sah Surat Nikah;
  11. Foto copy Sah Karis/Karsu;
  12. Foto copy Sah Akte Anak;
  13. Foto terbaru Janda/Duda/anak 4x6 sebanyak 7 lembar.

Agenda

Link Terkait

Statistik Pengunjung

Pengunjung hari ini : 41
Pengunjung bulan ini : 9636
Pengunjung tahun ini : 99039
Total Pengunjung : 99039

KPE (Kartu Pegawai Elektronik)

CAT (COMPUTER ASISSTED TEST)

SAPK (SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN) ONLINE

PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (e-PUPNS)

Kontak Kami

Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta
Jalan Raya Ciracas No. 36, Jakarta Timur
Telp. 021-87721084/89
Fax. 021-87721085
e-mail : kanreglimabknjkt@yahoo.co.id