Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Ekinerja

Perubahan yang paling terlihat dengan adanya PP nomor 30 tahun 2019 adalah penilaian perilaku kerja yang berlaku relatif. Kapan penilaian 360 diwajibkan? Jika membaca PP 11 tahun 2017 bahwa penilaian perilaku dapat dilakukan oleh atasan, teman dan bawahan. Ini seolah boleh tidak dan boleh dilaksanakan. Padahal yang dimaksud adalah adanya masa transisi dan pasti kami ada batas masa waktu. Perubahan ini tidak mudah karena menyangkut perubahan mindset, budaya dan sebagainya.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai ASN bagi instansi di wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta yang diselenggarakan di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat - Pontianak.

Haryomo melanjutkan bahwa aplikasi penilaian kinerja yang dibangun adalah upaya BKN untuk memfasilitasi perubahan skema pemberian gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan amanat Undang Undang ASN dimana ke depannya kita akan menggunakan metode kompensasi dalam pemberian gaji. Berkenaan dengan hal tersebut, pemberian tunjangan kinerja harus berdasarkan kelas jabatan dan meninggalkan hal yang berkaitan dengan kehadiran. Diharapkan pada saat aturannya diberlakukan semua instansi sudah siap mekalsanakan peraturan yang baru.

Berkenaan dengan hal tersebut Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta Istati Atidah, SH, MH dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa anggapan yang menghambat tercapainya target kinerja pegawai dan instansi, yaitu antara lain penyusunan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja sebagai sebuah formalitas untuk syarat pengajuan kenaikan pangkat dan pensiun, nilai kinerja atasan tidak boleh lebih rendah dari pada bawahannya dan tidak boleh rendah dari capaian tahun sebelumnya, serta anggapan bahwa pejabat fungsional tidak boleh mengajukan kenaikan pangkat sebelum 4 (empat) tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Bajoe Loedi Hargono, MM., MT., M.Sc menyampaiakan materi mengenai Satu Data Dalam Manajemen ASN Berbasis Merit. Peraturan Presidennomor 95 tahun 2018 tentang SPBE menyatakan bahwa sistem informasi itu hanya boleh satu, jadi tidak diizinkan lagi membangun sistem yang sama. Kalau sudah ada SAPK maka tidak diperlukan lagi Simpeg yang dibangun oleh masing-masing instansi. Selain pengembangan aplikasi-aplikasi berbagi pakai yang dapat digunakan oleh instansi pusat dan daerah secara gratis, BKN juga akan mengembangkan aplikasi yang nantinya akan terintegrasi dengan semua stakeholder instansi pembina kepegawaian.


Agenda

Link Terkait

Statistik Pengunjung

Pengunjung hari ini : 104
Pengunjung bulan ini : 16056
Pengunjung tahun ini : 198180
Total Pengunjung : 198180

KPE (Kartu Pegawai Elektronik)

CAT (COMPUTER ASISSTED TEST)

SAPK (SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN) ONLINE

PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (e-PUPNS)

Kontak Kami

Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta
Jalan Raya Ciracas No. 36, Jakarta Timur
Telp. 021-87721084/89
Fax. 021-87721085
e-mail : kanreglimabknjkt@yahoo.co.id